Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak, Wakapolres Paser Hadiri Sosialisasi Peraturan KPU No.8 Tahun 2024

 

Paser - Bertempat di Grand Ballroom Hotel Kyriad Sadurengas, Desa Tepian Batang, Tanah Grogot, telah dilaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Acara ini berlangsung pada Jumat, 12 Juli 2024, dan dipimpin oleh Moderator Totong Bakti Sihombing. Jumat (12/07/24).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan, termasuk Wakapolres Paser Kompol Donny Dwija Romansa, S.T., S.I.K., M.H., yang mewakili Kapolres Paser; Jaksa Muhammad Khafidz N., yang mewakili Kajari Paser; Plh Kepala Bappedalitbang Kab. Paser Fikri Jufri; para Komisioner KPU Kab. Paser; perwakilan pengurus partai politik Kab. Paser; serta perwakilan dari organisasi mahasiswa dan ormas Kab. Paser.

Melalui kasi Humas polres Paser AKP Kamin mengatalan bahwa, Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tahapan dan tata cara pencalonan, serta ketentuan hukum dan persyaratan bagi calon yang akan maju pada Pilkada Serentak 2024. Acara ini dibuka dengan penyampaian materi oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kab. Paser yang membahas tahapan dan tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Paser. Materi ini penting untuk memastikan semua calon dan pihak terkait memahami proses yang harus dilalui untuk mencalonkan diri. Paparnya

Selanjutnya, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Paser menyampaikan materi mengenai ketentuan hukum dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Paser pada Pilkada Serentak 2024. Materi ini menyoroti berbagai persyaratan legal yang harus dipenuhi oleh para calon untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Plh Kepala Bappedalitbang Kab. Paser, Fikri Jufri, kemudian menyampaikan materi tentang penyusunan visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati Paser yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Paser. Penyusunan visi dan misi yang terstruktur dan sesuai dengan RPJPD sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan daerah.

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2024, membahas secara rinci tentang proses pencalonan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan diberlakukannya peraturan ini, KPU berharap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam proses pencalonan, serta memastikan bahwa semua calon yang maju dalam Pilkada Serentak 2024 memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari narasumber. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada Serentak 2024, sehingga dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan demokratis.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, KPU Kab. Paser berharap semua calon dan partai politik dapat menjalankan proses pencalonan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mantapkan Pola Pengamanan Ops.Mantap Praja Mahakam 2024, Polda Kaltim Gelar Latpraops Jelang Pilkada Serentak

Gambar
  Balikpapan - Jelang perhelatan pesta demokrasi yakni Pilkada Serentak di Kalimantan Timur, Polda Kaltim Gelar Latihan Pra Operasi dalam rangka memantapkan pola pengamanan pada Operasi Mantap Praja Mahakam 2024 yang bertempat di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (21/08/24). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi S.I.K., M.Han., staff Biro Ops Polda Kaltim, serta diiikuti oleh seluruh peserta yang terlibat dalam Latpraops Mantap Praja 2024. Karo Ops Polda Kaltim dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara Polda, Polres, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Pilkada serentak 2024. Pilkada serentak di Kaltim akan meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 3 Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan 7 Bupati/Wakil Bupati di berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut. Kombes Pol Dedi menambahkan berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi di setiap tahapan Pilkada diidentifikasi, termasuk pot...
Baca selengkapnya

Wujud Penghargaan Kepada Personil Yang Berdedikasi, Wakapolres Bontang Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian

Gambar
  Bontang - Dalam rangka memberikan penghargaan atas dedikasi dan loyalitas selama menjadi anggota Polri, Aiptu Rusmana mendapat kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, Kamis (31/8/2023). Upacara kenaikan pangkat pengabdian TMT 1 Oktober 2023 digelar di halaman Mapolres Bontang, dipimpin oleh Waka Polres Bontang Kompol serta dihadiri oleh para PJU, Personil Polres Bontang dan Bhayangkari Cabang Bontang Personel penerima kenaikan pangkat pengabdian Aiptu Rusmana menjabat sebagai Kanit Bhabinkamtibmas Sat Binmas Polres Bontang saat ini menyandang pangkat Ipda. Kapolres Bontang melalui Kabag Sumda AKP H. M Slamet mengatakan bahwa kenaikan pangkat pengabdian merupakan kenaikan pangkat efektif yang diberikan kepada anggota Polri menjelang pensiun. Kenaikan pangkat ini diberikan minimal tiga bulan sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun. “tidak semua personel Polri mendapat kenaikan pangkat pengabdian.” ungkapnya. Hal ini tidak terlepas dari penilaian aspek moral, men...
Baca selengkapnya
Gambar
    Kabid Propam Polda Kaltim: Propam Harus Jadi Teladan Disiplin dan Laksanakan Program Presisi Secara Tepat Waktu Dalam penyampaiannya, Kabid Propam menekankan bahwa seluruh anggota  wajib melaksanakan dan melaporkan  Program Quick Wins Presisi Akselerasi Transformasi Polri . “Setiap kegiatan dan perintah pimpinan terkait Quick Wins Presisi harus dijalankan secara optimal dan tidak boleh ada keterlambatan dalam pelaporannya,” tegas Kombes Pol Prianto. Selain itu, Kabid Propam juga meriwayatkan agar seluruh personel  menjalankan Program 1 sampai 9 yang merupakan program prioritas Divpropam Polri. Sebagai salah satu fungsi yang berperan dalam pembinaan etika profesi, disiplin, serta pengawasan internal, Kombes Pol Prianto mengingatkan bahwa  Propam harus menjadi panutan bagi seluruh satuan kerja lainya “Propam adalah wajah dan cerminan Polri. Kita dituntut untuk lebih disiplin, lebih profesional, dan menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, serta pel...
Baca selengkapnya